Ritualisme Politik Dan Korupsi: Politik Uang Dan Dana Bansos

  • Whatsapp

Oleh: Bambang Sidapaksa

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), feodalisme adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar kepada golongan bangsawan atau mengagung-agungkan jabatan dibanding prestasi.

Sudah lumrah di mata masyarakat kita, ketika terjadi perebutan jabatan publik ataupun birokrasi maka cara-cara irrasionalpun akan ditempuh. Datang ke kuburan, ke “orang pinter”,  atau bagi beragama Islam ke seorang kyai.

Mengapa jabatan publik begitu penting? Pertama, jabatan publik akan membuat seseorang memiliki prestise sosial dengan segala nilai budaya yang melekatinya. Kedua, memiliki akses sumber kekuasaan yang paling berpengaruh. Ketiga, dengan kekuasaan dapat mempengaruhi publik demi kepentingan golongan sendiri atau sektarian. Dan keempat, memiliki akses sumber daya ekonomi yang besar.

Begitu luar biasa power yang dimiliki seseorang yang berkuasa maka segala cara ditempuh termasuk tindakan-tindakan yang tidak rasional.

Ada cerita menarik pada saat pilkada 2020 kemarin. Seseorang yang mencalonkan diri sebagai bupati melakukan “kungkum” di sebuah sendang selama beberapa hari dengan harapan memiliki petunjuk terang akan mendapatkan kemenangan.

Kemudian isu yang berkembang, si calon bupati mendapatkan wangsit akan meraih kemenangan yang diinginkannya. Tidak berhenti disitu, si calon lantas, dari kenyakinan tersebut, melakukan langkah-langkah money politic besar-besaran untuk meraih kemenangan.

Ada dua catatan yang dapat diamati dari kasus di atas. Pertama, praktek irrasional untuk mendapatkan jabatan dengan melakukan tradisi yang sudah dianggap sebagai bagian dari budaya masyarakat kita. Kedua, praktek melanggar etika politik, money politic, tetap ikut dilakukannya.

Beberapa pengamat social mengatakan sungguh pesimis melihat korupsi yang demikian tumbuh subur dalam masyarakat kita. Walaupun korupsi sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru, tapi kini tindakan korupsi seolah-olah telah menjadi suatu hal yang tidak diharamkan oleh agama.

Saat ini tindakan korupsi telah merasuki hati dan jiwa setiap orang. Telah menjadi budaya. Kompleksitas kebudayaan mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, adat istiadat, juga kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia (Soerjono Soekanto, 2012: 150). Kebiasaan-kebiasaan tindakan korupsi yang marak ini kemudian berkembang menjadi sebuah budaya yang cenderung bersifat negatif.

Kita tidak akan menduga seorang Menteri Sosial, Juliari Batubara,  yang diangkat dengan sumpah dibawah kitab suci berani melakukan korupsi secara sistematis, terstruktur dan terencana hanya untuk sebuah upaya memperebutkan kekuasaan kepala kepala daerah bagi sebuah partai politik.

Di sisi lain, seolah untuk menutupi upaya kemenangan perebutan kepala daerah dibungkus dengan praktek ritualisme yang berbalut dengan tradisi kesucian.

Pada saat musim kampanye, baik untuk pemilihan anggota dewan legislative dari tingkat daerah hingga pusat, tempat-tempat makam, sendang atau orang suci selalu dipenuhi para calon. Belum lagi yang datang para calon bupati atau walikota yang menyediakan waktu khusus mengikuti ritualisme tersebut.

Wajar kalau kemudian masyarakat menganggap korupsi tidak ada masalah. Kesimpulannya bahwa budaya korupsi akan menghancurkan peradaban suatu bangsa, menghancurkan sistem perekonomian dan yang lebih parah lagi akan menghancurkan mentalitas suatu bangsa terutama kepada para generesi mudanya. Sehingga untuk mengikis budaya korupsi tersebut sedari awal kita sudah harus mengajarkan kepada anak-anak kita, keluarga-keluarga kita, sahabat-sahabat kita, tentang nilai-nilai moralitas yang bernama kejujuran, karena kejujuran suatu bangsa itulah yang akan menjadi modal pembangunan suatu bangsa menjadi bangsa yang besar, maju dan beradab

Pos terkait