Rekonsiliasi Sosial Gagal, Rekonsiliasi Elit Terwujud

  • Whatsapp

Oleh: Bambang Sidapaksa

Kemenangan Joko widodo untuk menduduki jabatan Presiden yang kedua diperoleh atas  lawan kandidat lain, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Prediksi awal bahwa Joko Widodo akan merebut  jabatan  dengan mudah tidak terbukti, rumor kecurangan bermunculan di hadapan publik sampai langkah terakhir upaya kubu Prabowo Sandi ke Mahkamah Konstitusi tetap gagal.

Memang sedari awal kampanye pilpres diwarnai keterbelahan sosial yang kemudian dibawa oleh kedua kubu ke dalam wilayah politik. Itu berlangsung berbulan-bulan. Bahkan pasca pilprespun terus terpelihara. Saat penyusunan kabinetpun nuansa konflik social tetap berlanjut. Walaupun kemudian Prabowo Subianto menerima jabatan sebagai Menteri Pertahanan.

Kita tidak memilik tradisi partai oposisi sehingga Joko widodo sebagai pemenang memiliki keleluasaan menyusun kabinet warna-warni walaupun untuk itu partai pendudukung presiden dibuat kecewa.

Memang kerja awal kabinet Joko widodo sangatlah berat. Begitu memasuki bulan Januari 2020, isu wabah virus corona (covid19) mulai melanda beberapa Negara. Hal ini membuat upaya membangun kerjasama ekonomi maupun politik gagal berjalan. Sampai virus tersebut betul-betul mulai masuk ke Jakarta.

Upaya pemerintah pusat untuk meredam rasa kekhawatiran publik dilakukan dengan berbagai cara. Menteri kesehatan, Terawan selalu membuat pernyataan diplomatis bahwa virus corona tidak terdeteksi di Indonesia (Februari, 2020). Atau mengatakan masyarakat Indonesia tidak akan tertular. Begitu cemasnya masyarakat sehingga sempat muncul panic buying. Sebagai contoh harga masker yang biasanya seharga Rp. 50.000 tembus hingga harga Rp. 500.000. Hal inipun direspon dengan pernyataan salah sendiri beli masker, masker hanya untuk yang sakit, tidak memakai masker tidak apa-apa.

Senada dengan Terawan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, orang Indonesia kebal virus corona karena doyan nasi kucing. Khusus mahasiswa di Jogja mengenal nasi kucing sebagai pengganjal perut di saat uang saku mulai menipis.

Pernyataaan para menteri maupun presiden sendiri membuat keterbelahan social semakin menemukan muara untuk diekspresikan. Ada banyak bentuk eksrpresi yang bermuculan di media social, dari yang bersifat faktual maupun hoax, tanpa mampu dkendalikan oleh pemerintah.

Pada saat bersamaan, begitu membahayakannya wabah virus ini, para epidemolog berusaha memberikan saran, langkah-langkah kebijakan untuk menekan angka penularan sehingga resiko kematian dapat diperkecil. Mereka berpendapat, pemulihan ekonomi bisa dilakukan setelah wabah terkendali. Tetapi  presiden Joko Widodo beserta jajarannya memiliki alasan lain dan tetap terus menggenjot ekonomi di tengah keterpurukan dunia.

Kemunculan UU Cipta karya atau wacana politisnya dikenal dengan omnibus law sebenarnya ingin mengambil keuntungan ditengah kesusahan dunia. Undang-undang ini dianggap akan mampu melayani investor dalam dan luar negeri. Seirama, DPR RI mengimbangi dengan mengetok palu keputusan yang dianggap kaum buruh, mahasiswa, dan masyarakat sipil sebagai tergesa-gesa. Hanya menyisakan dua partai yang dianggap menolak yaitu PKS dan Demokrat.

Bersamaan dengan upaya melahirkan UU cipta kerja, terselip juga dalam wacana ideology Negara Pancasila, yaitu memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila. Publik menganggapnya sebagai upaya penyeragaman penafsiran, semacam kasus Asas Tunggal Pancasila pada pemerintah Suharto di era Orde baru. Tekanan publiklah yang pada akhirnya membatalkan ide dari BPIH itu. Terutama dari kelompok Islam.

Pemerintahan Joko Widodo mendapat tekanan publik yang besar, kelompok Islam, mahasiswa, buruh, dan banyak elemen lain satu suara mendesak membatalkan usulan BPIH, dan menolak UU cipta kerja. Walaupun tekanan begitu kuat, Presiden tetap menjalankan UU cipta kerja dengan cara mencari dukungan di berbagai kalangan termasuk para akademisi.

Kedatangan Habib Riziq Shihab semakin memperberat keadaan Pemerintah Jokowi. Kedatangan yang disambut ratusan ribu orang tersebut merupakan peristiwa politik yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia modern. Situasi ini menjadikan kekuatan masyarakat sipil dan Negara(pemerintah), sama kuatnya.

Situasi seperti itu semestinya mendorong terbukanya harapan untuk terjadinya rekonsiliasi nasional, yang akan membuka jalan buntu perbaikan komuniksi politik, seperti yang disarankan budayawan, Emha.

Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Pemerintah tetap di jalannya. Mencari celah hukum atas nama UU karantina, menjerat kedatangan HRS karena kedatangan tersebut dianggap telah melanggar UU karena menimbulkan kerumunan besar. Belum selesai dengan isu pelanggaran karantina, akumulasi tekanan pda FPI semakin kuat dengan terbunuhya 6 anggota FPI di KM 50.

Keterbelahan social seolah tanpa ujung, karena pendekatan kekuasan jauh lebih dikedepankan daripada upaya rekonsilisi. Dialog mandeg, komunikasi menjadi tidak konstruktif. Sebelum tutup tahun, Presiden Jokowi menyajikan kejutan baru. Sandiaga Uno masuk dalam kabinetnya. Pertanyaannya, apakah reshufle kabinet ini adalah upaya rekonsiliasi?

Bisa ya tapi juga bisa tidak. Bergantung pada apakah Sandiaga atau Prabowo masih dianggap merupakan representasi masyarakat sipil? Pada saat pembentukan kabinet ke II Joko widodo sudah memasukkan Prabowo sebagai menteri yang dianggapnya sebagai langkah meredakan ketegangan politik. Dan ternyata hal itu terbukti.

Reshufle yang memasukkan Sandiaga Uno ini, selain dengan alasan profesonalitasnya juga diharapkan mengurangi ketegangan social dan politik. Namun nampaknya justru semakin menguatkan kekecewaan publik, karena pada saat yang sama kepolsian justru memenjarakan HRS untuk dibawa ke meja hukum. Artinya bagi maysrakat sipil, resufle itu hanya menjadi arena permainan lapisan elit oligarkhi saja.

Jika menggunakan teori Harolld Laswell bahwa elit  meliputi seluruh pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Elit politik terdiri dari mereka yang mencapai kedudukan, kekuasaan, kekayaan dan kehormatan. Laswell mendefinisikan elit tanpa memilahnya sebagai elit politik dan elit penguasa.

Tanpa Oposisi, Elit Oligarki Muncul

Untuk lebih menekankan pentingnya teori elit politik, Ortega Y. Gasset (183 3-1955) mengembangkan teorinya tentang massa. Menurut Ortega, kebesaran suatu bangsa tergantung pada kemampuan “rakyat”, “masyarakat umum”, “kerumunan”, “massa” untuk menemukan “simbol dalam orang pilihan tertentu, kepada siapa mereka mencurahkan segala antusiasme vital mereka yang sangat luas”. “Orang terpilih” adalah orang-orang yang terkenal dan merekalah yang membimbing “massa”, yang tidak terpilih seperti mereka. “Satu orang adalah efektif dalam masyarakat sebagai suatu keseluruhan.

Politik itu arena perebutan kekuasan yang dilakukan secara jujur, terbuka, demokratis serta mengedepankan etika sosial yang egaliter. Akan ada pihak yang menang dan kalah. Yang menang akan menjalankan janji kampanye dan yang kalah akan menjadi oposisi.

Kedua belah pihak mewakili aspirasi yang tumbuh secara natural dalam masyarakat Karena secara psikologi social, politik merupakan kanalisasi pilihan ekonomi, politik, nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Jika dipahami demimkian maka balancing of political power adalah biasa.

Seperti itulah yang terjadi saat pilihan sebagian masyarakat Indonesia pada Prabowo dan Sandiaga Uno. Situasi menjadi sangat bertentangan ketika kedua tokoh tersebut masuk ke dalam jajaran kabinet dan memperkuat janji kampanye presiden joko widodo yang berbeda dengan janji kampanye Prabowo Sandi. Yang terjadi sekarang menunjukkan bahwa politik kita yang berdarah-darah ini, tidak lain hanyalah cermin pertarungan kepentingan para elit oligarki untuk memapankan kepentingan politik, ekonomi dan sosialnya.

Pos terkait