Presidential Threshold Itu Cermin Alamiah Oligarkhi Investasi tho..?

  • Whatsapp

Oleh: Joni Jane Jono

Indikator untuk mendapatkan pekerjaan dapat dilihat dari syarat-syarat yang ditentukan dalam dokumen kualifikasi. Sedangkan cara menyusun dokumen kualifikasi dapat dilakukan sebelum penawaran atau setelahnya (berbarengan dengan penyusunan dokumen penawaran).

Jika dokumen kualifikasi mendahului dokumen penawaran, maka disebut dokumen pra kualifikasi yang sering pula disebut dokumen PQ atau Request for Qualification (RfQ). Jika dokumen kualifikasi diminta berbarengan atau setelah penawaran disebut dokumen Paska Kualifikasi.

Untuk menentukan kapan dokumen kualifikasi diminta, didasarkan pada tingkat kerumitan proyek. Jika proyek bersifat rumit (kompleks), nilainya besar, dan lintas tahun atau tahun jamak maka cenderung digunakan pra kualifikasi. Sedangkan jika sebaliknya bersifat sederhana, cepat, nilainya relatif kecil, pekerjaan reguler atau rutin, dan tahun tunggal maka cenderung digunakan paska kualifikasi.

Pekerjaan dengan model investasi biasanya cenderung kompleks dan jangka panjang (tahun jamak/lintas tahun anggaran) sehingga mensyaratkan kualifikasi badan usaha yang memiliki kemampuan administrasi, finansial, dan teknis yang besar baik kualitas maupun kuantitasnya. Nah apa saja yang biasanya diminta dalam dokumen kualifikasi c.q dokumen pra kualifikasi (RfQ)?

Pertama, Kemampuan Administrasi. Syarat kemampuan administrasi adalah segala ketentuan yang dibutuhkan dalam pemenuhan administrasi badan usaha, kurang lebih antara lain:

  1. Surat menyurat harus benar,
  2. Tata aturan administrasi struktural perusahaan,
  3. Akta pendirian, akta perubahan terakhir, dan Perijinan-perijinan yang dipunyai badan usaha/perusahaan,
  4. Struktur organisasi,
  5. Profil perusahaan,
  6. Sertifikasi perusahaan,
  7. Laporan pajak 3 tahun terakhir (fiskal),
  8. Referensi Bank atau dukungan bank,
  9. Isian kualifikasi, dan lain-lain

Kedua, kemampuan teknis. Kemampuan teknis biasanya menghendaki pengalaman sejenis dengan bidang subbidang pekerjaan/proyek yang akan dilaksanakan. Secara umum bidang subbidang dapat mengacu pada klasifikasi jenis pekerjaan yang ada dalam asosiasi jasa konstruksi, konsultan, dan perdagangan.

Asosiasi jasa konstruksi bisa sertifikat ijin usaha jasa konstruksi (siujk) yang dilengkapi dengan sertifikat badan usaha jasa konstruksi (sbujk) dan tenaga ahli bersertifikat sesuai bidang/subbidang yang diminta. Bahkan jika pekerjaannya di bawah Kementerian ESDM disyaratkan ijin usaha jasa penyedia tenaga listrik (iujptl) dan dilampiri sertifikat badan usaha penyedia tenaga listrik (sbujptl) dan tenaga ahli bersertifikat yang dikeluarkan dari Kementerian ESDM.

Adapun secara umum bidang sub bidang yang biasanya ada adalah sipil dengan berbagai variannya, elektrikal dengan berbagai variannya, mekanikal dengan berbagai variannya, dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau sekarang SBN. Untuk menentukan syarat teknikal secara umum dapat merujuk pada peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah jika proyek tersebut digunakan model pengadaan barang/jasa (PBJ), yaitu jika konstruksi digunakan rumus 1/3 nilai pekerjaan yang akan dilelangkan. Jika konsultan sebesar 1/5 dari nilai paket pekerjaan yang akan dilelangkan. Dengan demikian, jika nilai pekerjaan konstruksi jalan Tol sebesar Rp 10 T, pengalaman yang disyaratkan terhadap peserta adalah minimal Rp3 T selama 15 tahun terakhir. Atau jika proyek baru dan belum pernah ada di Indonesia, syarat pengalaman biasanya dilonggarkan, salah satunya paket pekerjaan dipecah-pecah jika dimungkinkan.

Ketiga, kemampuan finansial. Kemampuan finansial dapat dilihat pada laporan keuangan 3 tahun terakhir yang teraudit. Syarat kemampuan finansial ini biasanya dibutuhkan dalam proyek dengan skema investasi yang biasanya skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU), Kerjasama Pemanfaatan Aset (KPA) Barang Milik Pemerintah/Daerah, dan lainnya.

Rumus untuk menentukan kemampuan finansial ini disesuaikan dengan keberadaan proyek yang akan dilelangkan. Acuannya bisa dicari jika ada peraturan lebih bagus. Ada yang menggunakan rumus minimal 2 x nilai rab atau capital expenditure (capex). Contoh, nilai capex yang akan dilelangkan adalah Rp10 T, maka disyaratkan nilai aset peserta minimal Rp 20 T selama 3 tahun terakhir, nilai kekayaan bersih minimal 0.5 x Capex (Rp 5 T), tidak boleh rugi 2 tahun selama 3 tahun terakhir, dan seterusnya.

Jika sebuah badan usaha dapat lolos ketiga syarat di atas maka akan diundang untuk mengikuti tahapan berikutnya, yaitu tahap penawaran atau sering disebut juga Request for Proposal (RfP).

Tantangan Investasi

Jika dilihat dari besarnya nilai pekerjaan terhadap jenis-jenis pekerjaan di era sekarang ini, maka boleh dibilang semakin besar, kompleks, dan lintas tahun. Maka pekerjaan atau proyek yang memiliki skema investasi mensyaratkan pengalaman baik teknis maupun finansial yang besar pula.

Padahal badan usaha yang memiliki pengalaman sejenis dengan syarat ketat hanya bisa dipenuhi oleh badan usaha atau perusahaan nasional atau bahkan hanya asing saja. Sehingga bisa jadi pemain lokal hanya mampu sebagai subkontraktor atau bahkan hanya sekedar melihat proyek berlangsung saja. Hal ini sering menimbulkan kecemburuan sosial yang berujung protes dan menghambat jalannya pekerjaan/proyek.

Kapasitas finansial badan usaha atau perusahaan di Indonesia yang memiliki kemampuan finansial besar bisa ditebak hanya perusahaan-perusahaan BUMN dan anak usahanya. Sementara perusahaan-perusahaan swasta tidak banyak.

Hal ini menjadi tantangan pemerintah dan swasta kita untuk meningkatkan kapasitas finansial perusahaan-perusahaan swasta nasional dan bahkan daerah.

Jika ada stok infrastruktur yang akan dilelangkan dengan skema investasi, bisa menyerap dengan daya saing global. Bahkan dengan memiliki pengalaman pekerjaan besar, dapat digunakan untuk lelang di luar negeri tidak hanya jago kandang (dalam negeri saja) tapi juga jago tandang.

Oligarki Terbentuk Karena Rumus

Gap atau ketimpangan (paradoks) ketersediaan dan kesiapan perusahaan (badan usaha) dalam negeri selama ini adalah dominannya BUMN atas perusahaan swasta. Jika ada pekerjaan besar di daerah, yang mampu menyerap/melaksanakan hanyalah BUMN. Jika pun dikehendaki untuk mengikutsertakan perusahaan swasta, maka dilakukan dengan cara konsorsium.

Konsorsium adalah salah satu cara yang disyaratkan dalam dokumen lelang baik itu lelang konvensional (PBJ) maupun investasi. Jika perushaan (badan usaha) tunggal tidak mampu memenuhi syarat kualifikasi bisa dilakukan dengan cara konsorsium. Keanggotaan konsorsium tidak dibatasi sampai terpenuhinya syarat minimal yang wajib dipenuhi untuk lolosnya daftar pendek kualifikasi.

Presidential Threshold Hanya Cerminan

Dari sini, sebenarnya oligarki pekerjaan (proyek) sudah dimulai dan terbentuk secara alamiah dan legal. Sehingga keberadaan perusahaan-perusahaan asing atau aseng yang berseliweran di sini adalah konsekuensi logis dari adanya lelang stok infrastruktur yang semakin membesar baik dari kualitas maupun kuantitasnya. Karena untuk menyerap proyek raksasa tersebut diperlukan perusahaan raksasa juga.

Jika oligarki perusahaan ini sudah terbentuk dan nyaman dengan peraturan maka bisa jadi ketagihan. Investor perlu jaminan keamanan investasinya. Maka sebenarnya logis juga mereka menghendaki pemerintahan yang oligarkis karena hubungan simbiosis ini, di satu sisi investastor pengen jaminan keamanan investasi selama jangka waktu konsesi (biasanya lebih dari 30 tahun) dan pemerintah wajib menjamin pengembalian investasi selama masa konsesi.

Hubungan simbiosis inilah yang melahirkan oligarki politik juga. Bisa jadi presidential threshold berawal dari rumus-rumus kualifikasi dalam proyek raksasa untuk mengamankan jaminan investasinya.

Pos terkait