Popularitas dan Pragmatisme Politik Pasca Reformasi

  • Whatsapp

Penulis: Bambang Sidapaksa

Abangijo.com. “The End of Ideology”,  kesimpulan Fukuyama  lebih dari dua dekade lalu atas perkembangan masyarakatdunia dewasa. Apa yang dimaksud oleh Fukuyama jelas bukanlah eksistensi ideologi telah berakhir, melainkan berakhirnya tantangan ideologis bagi demokrasi liberal dan kapitalisme pascaruntuhnya benteng diktatorial dan komunisme di Uni Soviet.

Bagi Fukuyama, kejatuhan komunisme telah memantapkan posisi demokrasi liberal Partai Politik, Demokrasi, dan Sistem Pemerintahan  sebagai ideologi dominan yang menjadi semacam episentrum ideologis tanpa lawan yang berarti, sebagai ujung dari perjalanan sejarah manusia (the end of history).

Masyarakat tidak lagi menempatkan ideologi sebagai acuan manakala melakukan ritual politik saat

masuk dalam bilik-bilik suara, juga saat melakukan kampanye untuk mendapatkan suara.

Mereka cenderung terlihat menjadi lebih pragmatis dalam berpolitik. Kehadiran sikap pragmatis tersebut pada akhirnya cukup mengesampingkan perhitungan-perhitungan yang lebih normatif, termasuk di dalamnya perhitungan atas dasar norma kebudayaan, kepercayaan atau aliran politik yang kemudian kerap juga disebut sebagai ideologi politik.

Dengan demikian, deologi politik tampak tidak lagi menjadi elemen yang cukup kuat untuk menjadi rujukan perilaku politik baik partai politik maupun masyarakat kebanyakan. Deskripsidiatasmengukuhkan pandangan yang melihat bahwa politik aliran atau ideologi politik memainkan peran terbatas dalam menentukan perilaku politik.

Masyarakat saat ini semakin melihat hal-hal di luar itu, termasuk lebih melihat pilihan-pilihan kebijakan dan performa pemerintah dalam menjatuhkan pilihanpolitiknya. Hasil kajian Ambardi (2009) tentang perilaku partai sejakawal reformasi hingga kini berujung pada sebuah kesimpulan yang mematahkan asumsi kuatnya peran ideologi politik.

Alihalih digerakkan oleh kepentingan ideologi, dalam menjalankan aksinya, partai-partai sesungguhnya lebih digerakkan oleh upaya  untuk bertahan hidup dan kepentingan untuk terus berada dalam arus kekuasaan, dengan menggunakan cara-cara yang pragmatis, yang untuk itu bahkan rela melakukan “migrasi ideologi” atau perpindahan sikap ideologis sekalipun. Ambardi kemudian menyimpulkan fenomena itu sebagai kartel politik.

5 (lima) karakter sistem kepartaian yang terkartelisasi, yaitu (i) Ideologi sebagai sesuatu yang tidak penting dalam menentukan perilaku partai; (ii) Partai-partai bersikap permisif atau serba boleh (promiscuous) dalam membentuk koalisi; (iii) Oposisi cenderung menjadi tidak ada atau tidak dapat diidentifikasikan karena bercampur-baur dengan pemerintah; (iv) Hasil-hasil pemilu memberikan dampak minimal atau bahkan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perilaku partai-partai; serta (v) Partaipartai, baik yang ada dalam pemerintahan atau tidak, cenderung berafiliasi menjadi satu kelompok besar dalam menangani isu-isu kebijakan yang berkembang.

Ambard, seorang pengamat politik, i beranggapan bahwa peran ideologi dalam kehidupan politik cenderung terhenti pada proses elektoral saja. Beberapa partai pada masa-masa menjelang pemilihan menunjukkan kecenderungan dan geliat pergerakan yang menjadikan ideology sebagai patokan kebijakan dan manuver politiknya.

Simbolisasi sebagai penerus partai dari masa lalu demikian ditonjolkan, namun nuansa ideologis terhenti seketika menjelang pembentukan kabinet. Inilah yang kemudian disebut sebagai koalisi turah (grand coalition), yang bersifat lintas ideologi, dan menjadi ciri politik kartel.

Kemudian terlihat bahwa agenda dan program partai-partai menjadi tersingkirkan, digantikan oleh “kepentingan dadakan yang kolektif” yang dikelola kemudian secara kolektif pula sebagai satu “kelompok besar”. Situasi ini jelas tidak dapat terjawab oleh pendekatan ideologis yang dikembangkan oleh para pakar politik sebelumnya.

Ambardi berpendapat bahwa penyebab ini semua terkait dengan upaya partai-partai untuk melanjutkan keberlangsungan hidup mereka, melalui rente dari segenap jabatan negara yang ada. Upaya pemenuhan kepentingan pragmatis itu kerap bersifat trade off dengan upaya pencapaian kepentingan ideologis. Artinya, karena partai secara inheren tidak mampu membiayai dirinya, maka upaya perburuan rente menjadi pilihan yang tidak terelakkan dan pada akhirnya lebih diutamakan daripada perjuangan ideologis.

Pada tingkat elite atau parpol, pragmatisme pada umumnya digerakkan oleh keinginan untuk tetap berada dalam domain atau pusaran kekuasaan. Adapun pada tingkat masyarakat, paling tidak ada 2 (dua) faktor yang turut menentukan perilaku politik mereka.

Pertama, pilihan rasional (rational choice) masyarakat yang telah menimbulkan semacam skeptisisme politik dan objektivitas masyarakat dalam mengevaluasi kehidupan politik. Saat ini masyarakat dapat melakukan sebuah evaluasi personal atau pilihanpilihan rasional terhadap kondisi politik yang dihadapinya daripada “mengembalikan” hal itu pada aliran politik yang ada di lingkungannya. Situasi ini tidak dapat dihindari lagi mengingat semakin membaiknya tingkat pendidikan dan semakin terbukanya jaringan informasi yang mengetengahkan beragam informasi mengenai politik.

Kedua, masalah kesejahteraan masyarakat dalam konteks politik. Problem klasik yang muncul dalam dunia politik yang berhubungan dengan masalah ekonomi, terkait dengan persoalan kemandirian masyarakat dalam berpolitik. Bagi sementara kalangan, asumsi semacam ini, yang terutama menggunakan pendekatan modernisasi di tahun 1960-an, sudah usang dan tidak lagi rele- van. Namun, untuk menghilangkan sama sekali variable kemandirian ekonomi ini dari kehidupan politik, jelas merupakan hal yang tidak bijak. Kenyataannya, pada kebanyakan masyarakat, kecenderungan pilihan rasional berpotensi tergerus oleh persoalan keterbatasan atau ketidakmandirian ekonomi. Tentu saja ada factor lain yang patut pula diperhitungkan manakala mencari penyebab munculnya gradasi peran ideologi politik dalam kehidupan politik kontemporer

Pos terkait