Peringatan Hari HAM Sedunia 9 Desember 2020: “Pejuang HAM Dalam Bahaya!!”

  • Whatsapp

Memperingati Hari HAM Sedunia, 9 Desember 2020, PBHI, Imparsial, KontraS, HRWG, ELSAM, LBH Pers, Yayasan Perlindungan Insani Indonesia, Amnesty International Indonesia, dan Kemitraan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil memandang persoalan perlindungan terhadap para pegiat pembela HAM sebagai masalah krusial.

Serangan Kepada Para Pembela HAM

Bacaan Lainnya

Penegakan HAM menjadi hutang besar pemerintahan Jokowi. Pada periode pertama, Jokowi bernawacita akan menuntaskan beban sejarah kasus-kasus pelanggaran HAM. Namun janji tinggal janji. Jelang akhir periode, justru mengakui belum menjadikan HAM sebagai prioritas.

Periode kedua, Jokowi kembali berjanji. Namun baru setahun berjalan, yang terjadi justru sebaliknya. Penegakan HAM dan reformasi hukum mengalami defisit tajam. Salah satu indikatornya, terjadi serangan secara massif kepada para pembela HAM, 116 kasus  pada Januari-Oktober 2020. Koalisi menilai, masifnya serangan itu akibat sikap pemerintah yang sengaja memunggungi HAM.

Serangan secara langsung seperti perampasan, penangkapan sewenang-wenang, pembubaran aktivitas secara represif, kriminalisasi, kekerasan, dan intimidasi. Serangan tidak langsung melalui media digital seperti peretasan dan pembajakan akun para pegiat pembela HAM.

Berdasarkan catatan koalisi, hampir separuh (84 kasus) peristiwa serangan sejak 2014 melibatkan aparat pemerintah. Dan hingga kini, tidak ada penyelesaian yang adil dan memadai bagi para pembela HAM tersebut.

Koalisi memperingatkan, jika presiden Jokowi tidak sadar, betapa buruk pemerintahannya dalam menegakkan HAM, maka penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan akan menjadi yang terburuk dalam sisa 4 tahun pemerintahannya.

Akibatnya, rakyat akan menghadapi persoalan serius dengan masalah kemanusiaan. Presiden harus berani mengambil langkah konkrit. Mengendalikan pemerintahannya untuk berpihak pada nilai-nilai HAM dan penegakan hukum yang adil.

Belum lagi menyelesaikan kasus pejuang HAM di masa lalu, seperti kasus pembunuhan Munir. Kasus ini tinggal kurang dari dua tahun tenggat waktu daluwarsanya. Penanganan kasus Munir justru mengalami situasi yang paling suram di masa Jokowi.

Yaitu tidak ditemukannya dokumen laporan hasil TPF yang telah dirampungkan pada masa pemerintahan presiden SBY. Pemerintahan Jokowi terkesan sengaja menutupi penyelesaian kasus ini dan melindungi dalang di balik pembunuhan Munir.

Koalisi menilai belum ada itikad baik pemerintah Jokowi untuk meluruskan kejanggalan pada kasus serangan terhadap para pembela HAM. Berikut catatannya.

Pertama, kasus Ravio Patra yang ditangkap pada 22 April 2020. Ravio dijemput paksa dari tempat tinggalnya. Dikaitkan dengan pesan berantai yang berisi ajakan penjarahan pada 30 April 2020. Namun Ravio memiliki bukti kuat. Ponselnya diretas dan telah melaporkan peretasan tersebut sebelum dirinya ditangkap. Meski akhirnya Ravio dilepaskan pada 24 April 2020, namun kejanggalan atas proses penangkapan tersebut sudah terlanjur beredar. Ravio pun akhirnya hanya ditetapkan sebagai saksi atas kasus tersebut hingga hari ini.

Kedua, serangan terhadap penyelenggara dan narasumber diskusi mahasiswa pada 29 Mei 2020. Diselenggarakan atas nama Constitutional Law Society (CLS) atau Komunitas HTN FH UGM. Penyelenggara dituduh menyebarkan hasutan kebencian kepada pemerintah karena mengangkat tema “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”. Teror hingga ancaman bunuh menyasar kepada kelompok mahasiswa penyelenggara, hingga akhirnya diskusipun dibatalkan.

Ketiga, kasus jurnalis Tantowi Anwari dari Serikat Jurnalisme Untuk Keberagaman (SEJUK). Ia menjadi salah satu pembicara diskusi yang bertema: “Diskriminasi Rasial terhadap Papua” #PapuanLivesMatter, yang dilaksanakan di UKPM Teknokra Universitas Lampung, pada Kamis 11 Juni 2020.

Tantowi menerima doxing pada 10 Juni 2020. Sebuah nomor WA tidak dikenal mengirim foto e-KTP nya, yang diikuti dengan ancaman melalui pesan suara dan teks. Doxing ialah upaya mencari dan menyebarluaskan informasi pribadi seseorang di internet untuk tujuan menyerang dan melemahkan seseorang.

Keempat, peretasan dua media nasional, Tempo dan Tirto. Website Tempo diretas pada 21 Agustus 2020. Halaman muka web nya diubah dan memberikan pesan: “Stop Hoax, Jangan BOHONGI Rakyat Indonesia, Kembali ke etika jurnalistik yang benar, patuhi dewan pers, jangan berdasarkan ORANG yang BAYAR saja. Defaced by @xdigeembook.”

Sementara Tirto.id diretas pada 19-21 Agustus dengan menghapus 7 artikel berita dan merusak beberapa lainnya. Di antara artikel yang dihapus adalah pemberitaan dengan judul; “Soal Obat Korona: Kepentingan BIN dan TNI Melangkahi Disiplin Sains.

Respon Dunia Internasional

Masalah di atas menjadi sorotan internasional. Pada 3 Mei 2017, melalui mekanisme Universal Periodic Review di bawah Dewan HAM PBB, Indonesia mendapat 225 rekomendasi dari sekitar 101 negara.

Sekitar 4 rekomendasi muncul mengenai pembela HAM, yaitu: (1) Adopt legislative measures to prevent and combat intimidation, repression or violence against human rights defenders, journalists and civil society organizations; (2) Continue to strengthen national and regional efforts to promote and protect human rights defenders; (3) Facilitate the work of human rights defenders and journalists throughout the country; dan (4) Step up efforts to ensure protection of journalists and human rights defenders.

Rekomendasi-rekomendasi mengenai pembela HAM tersebut termasuk dalam 167 rekomendasi yang diterima oleh pemerintahan Jokowi dari total 225 rekomendasi.

Faktanya, situasi pembela HAM hari-hari ini dirasa bertentangan dengan rekomendasi-rekomendasi di atas. Padahal, dengan menerima rekomendasi-rekomendasi itu, pemerintahan Jokowi berkewajiban untuk melaksanakannya. Dan nanti akan dievaluasi dalam lima tahun sejak rekomendasi dikeluarkan.

Rekomendasi Koalisi Masyarakat Sipil

Pembela HAM yang memiliki peran vital membantu pemerintah dalam memajukan penegakan HAM justeru didera dengan berbagai bentuk serangan dan perundungan. Atas dasar hal tersebut di atas, Koalisi mendesak:

Pertama, pemerintahan Jokowi mengambil langkah konkrit untuk memperbaiki kondisi penegakan HAM dan kemanusiaan agar dalam 4 tahun sisa pemerintahannya ini persoalan kemanusiaan tidak semakin buruk dan mengkhawatirkan.

Kedua, pemerintahan Jokowi harus mengusut tuntas kasus-kasus serangan terhadap pembela HAM, terutama yang berakibat hilangnya nyawa seperti kasus Munir, Udin, Golfrid, dan lain-lain. Juga kasus serangan terhadap Murdani (direktur Walhi NTB), penganiayaan Tama Satriya Langkun (ICW), termasuk menghentikan kriminalisasi pembela HAM seperti Ravio Patra, dll.

Ketiga, Pemerintah dan DPR RI membentuk sistem perlindungan terhadap pembela HAM melalui pembuatan regulasi dan merevisi sejumlah aturan perUU yang bersifat multitafsir yang tidak hanya mengancam pembela HAM di Indonesia tetapi juga secara umum mengancam penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia.

Sumber: https://www.amnesty.id/pembela-ham-dalam-bahaya/

Pos terkait