Oligarki Dalam Tantangan Konstitusi

  • Whatsapp

Oleh : Ahmad Daryoko

Koordinator INVEST.

Oligarkhi berasal dari bahasa Yunani yang berarti “konspirasi” Kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok elit politik dengan kepentingan yang sama guna mempertahankan kekuasaan. Biasanya dengan menguasai otoritas bisnis dibawah Negara yang sedang dikuasai kelompoknya.

Bila seseorang telah berhasil meraih kekuasaan tertinggi di suatu negeri, maka guna mempertahankan kekuasaan Rezim tersebut biasanya diperlukan dukungan sebuah “klik” atau kelompok pendukung.

 Di negeri yang tingkat “pragmatis” nya tinggi maka terbentuknya sebuah Oligarkhi sangat jauh dari perjuangan sebuah ideologi.  Kelompok ini terbentuk karena kedekatan-kedekatan saja. Sehingga Negara yg para “punggawa” nya terbentuk secara pragmatis dan jauh dari Ideologi sebenarnya tidak memerlukan Konstitusi. Kalau ada Konstitusi pun pada akhirnya hanya sebagai formalitas dan simbolis saja. Mekanisme ekonomi/politik diatur atur berdasar perasaan perkawanan dalam Oligarkhi tersebut.

Pada sisi lain,”Stake Holder” Kekuasaan berada ditangan Partai yang keberadaannya didukung dengan kekuatan dana sangat berpengaruh. Makanya jangan heran bila sebuah BUMN pelayanan publik yang awalnya bersifat infrastruktur dan  bertujuan untuk kesejahteraan rakyat seperti PLN, dirubah  fungsinya sebagai “entitas” bisnis yang dikuasai oknum pejabat seperti Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan,  Menteri BUMN Erick Tohir, , Mantan Menteri BUMN/Dirut PLN Dahlan Iskan.

Bahkan lebih parah lagi bila Oligarkhi yang menguasai PLN merambah ke oknum Legislatif (Parlemen), jajaran Yuridis ( Jaksa, Polisi, Hakim) dst. Sehingga bila situasinya sudah demikian maka untuk permasalahan PLN sdh susah untuk meluruskan kembali !

Bayangkan saja, mulai dari sejak pembentukan UU Ketenagalistrikan sudah di arahkan untuk melanggar Konstitusi. MK telah menetapkan putusan Judicial Review pun tetap dilanggar oleh para penguasa yang ada di Oligarkhi tersebut.

Saat ini akibat pelanggaran tersebut akhirnya menciptakan “penggelembungan” subsidi oleh Oligarkh.

Para Oligarki yang sudah menguasai Keuangan, Pengadilan, Parlemen, Kejaksaan , Keamanan dan sebagainya, sehingga untuk mengamankan Kekuasaan , maka mulai dari Laporan Keuangan, berapa subsidi sesungguhnya ? Krn “operating cost” tidak bisa di deteksi siapapun karena pasar bebas ? Berapa sebenarnya hutang LN untuk menutup semuanya ?

Semuanya sudah kompak mengamankan nya. Agar tidak terjadi gejolak ! Dan ujung2 nya rakyat nanti menanggung akibat dari semuanya ini ! Kita tahu ada pepatah para pe bisnis ” No free lunch” atau tidak ada makan siang yang gratis.

Pos terkait