Nasionalisasi Dari Asing Ke PLN Adalah Hasil Kerja Partai Masyumi Di Masa Lalu

  • Whatsapp

Oleh : Ahmad Daryoko

Koordinator INVEST.

abangijo.com. Dalam naskah “Sejarah Berdirinya PLN” yang dibacakan setiap Upacara HLN (Hari Listrik Nasional) setiap tgl 27 Oktober, disana tertera dng jelas riwayat berdirinya PLN yaitu dari pergerakan para buruh listrik perusahaan Belanda spt Ogem, Aniem, Gebeo, NIGMN, Ebalom dll yang di koordinir oleh Mr. Kasman Singodimedjo dari Masyumi. Sebelum mengulas lebih keterlibatan tokoh Masyumi dalam pendirian PLN maka perlu mengetahui singkat sejarah PLN.

Sejarah listrik Indonesia dimulai pada akhir abad 19. Mulanya, pembangkit listrik pertama di Indonesia diperuntukan untuk keperluan pabrik. Yang membangunnya adalah perusahaan pabrik gula dan pabrik teh Belanda.

Listrik baru tersedia untuk umum ketika perusahaan listrik bernama Nederlandche Indische Electriciteit Maatschappij (NIEM) dibangun. Perusahaan ini berpusat di Belanda. Di Batavia, NIEM membangun PLTU di Gambir di tepi Sungai Ciliwung.

PLTU berkekuatan 3200+3000+1350 kW tersebut merupakan pembangkit listrik tenaga uap pertama di Hindia Belanda dan memasok kebutuhan listrik di Batavia dan sekitarnya. Perusahaan ini lalu berekspansi ke Surabaya dengan mendirikan Nederlandsche Indische Gas Maatschappij (NIGM). Saat itulah, pasokan listrik menyebar ke kota-kota besar di Jawa.

Pemerintah Belanda lalu membentuk s’Lands Waterkracht Bedriven (LWB) pada 1927. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan listrik negara yang mengelola PLTA di beberapa daerah di Indonesia yaitu PLTA Plengan, PLTA Lamajan, PLTA Bengkok Dago, PLTA Ubrug dan Kracak di Jawa Barat, PLTA Giringan di Madiun, PLTA Tes di Bengkulu, PLTA Tonsea lama di Sulawesi Utara dan PLTU di Jakarta. Selain itu di beberapa Kotapraja dibentuk perusahaan-perusahaan listrik Kotapraja.

Merebut Dari Jepang

Setelah Belanda menyerah kepada Jepang dalam Perang Dunia II, perusahaan listrik dan gas juga diambil alih oleh Jepang. Semua orang yang ada dalam perusahaan listrik tersebut juga diambil alih oleh orang-orang Jepang.

Indonesia baru bisa menasionalisasi perusahaan yang menyentuh kebutuhan hajat hidup orang banyak, saat merdeka. Saat itulah pemuda, buruh listrik, dan gas mengambil alih perusahaan-perusahaan listrik dan gas yang sebelumnya dikuasai oleh Jepang.

Delegasi dari buruh listrik dan gas lalu menghadap pimpinan KNI Pusat yang pada waktu itu diketuai oleh M. Kasman Singodimedjo. Mereka melaporkan hasil perjuangan mereka yang berhasil merebut perusahaan listrik dan gas dari tangan Jepang. Selanjutnya, delegasi bersama-sama menghadap Presiden Soekarno untuk menyerahkan perusahaan listrik dan gas kepada pemerintah Republik Indonesia.

Penyerahan perusahaan listrik tersebut diterima oleh Presiden Soekarno. Dengan keluarnya Penetapan Pemerintah No. 1 tahun 1945 pada hari ini 27 Oktober, 75 tahun lalu atau 1945 dibentuklah Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga. Oleh karenanya pada 27 Oktober juga diperingati sebagai Hari Listrik Nasional.

Sebelum memiliki nama PLN, perusahaan listrik ini mengalami berbgai perubahan nama. Pada 1 Januari 1961, Jawatan Listrik dan Gas diubah menjadi BPU-PLN (Badan Pemimpin Umum Perusahaan Listrik Negara) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas.

BPU-PLN lalu dibubarkan dan dalam waktu bersamaan, 2 perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik milik negara dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas diresmikan.

Yang selanjutnya, dari hasil kerja diatas MR. Kasman Singodimedjo melaporkannya  kpd Presiden Soekarno dan berdirilah Perusahaan Gas dan Listrik Negara. Yang dalam perkembangannya dipisah menjadi PN Gas dan PLN !

Siapakah Sosok  MR. Kasman Singodimedjo itu ?

Mr. Kasman Singodimedjo adalah  kader Partai Masyumi  yang juga dikenal sbg Jaksa Agung RI yang pertama  (1945 – 1946 ) dan juga Menteri Kehakiman era PM. Amir Syarifuddin II.

Beliau inilah yang “membidani” lahirnya  pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dng referensi Ideologi Islam dimana “barang kepemilikan publik” (Public good) spt air, ladang (tambang) dan energi ( listrik, BBM, gas dll) harus dimiliki dan dikelola oleh Negara, dan dilarang dimiliki secara orang perorang atau swasta.

Tegasnya,  “doktrin” Islam yang menjadi referensi Konstitusi diatas ada dalam sebuah Hadhist Riwayat Ahmad : ” Almuslimuuna shuroka’u fiishalasin fil ma’i wal kalaa’i wan nar wa shamanuhu haram” yang artinya Umat Islam itu berserikat atas tiga hal yaitu air, ladang (tambang) dan api (energi) , tiga hal tsb diharamkan harganya ( dilarang dikomersialkan ) dan harus dikuasai Negara !

Dengan referensi Hadhist diatas maka disetting lah pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi, “Cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai Negara”. (Dan dalam Sidang MK terbukti kelistrikan yang dikelola PLN mengacu pada pasal 33 ayat (2) UUD 1945 dimaksud).

Dalam perkembangan selanjut nya tersebar informasi bahwa Nasionalisasi perusahaan listrik Asing era pasca Kemerdekaan itu dilakukan oleh PKI. Berita semacam itu memang sempat disebar PKI dalam kampanye Pemilu 1955 sehingga PKI berhasil meraih tempat keempat hasil Pemilu,  krn keberhasilan PKI “mengecoh” rakyat dng issue kerakyatan diantaranya issue Nasionalisasi. Disinilah kehebatan PKI dalam menyusup disegala lini termasuk lini Islam.

Memang ada “irisan strategis” antara gesture PKI dng Islam. Yaitu sama2 pro rakyat. Cuma bedanya kalau PKI pro rakyat hanya dalam rangka menggalang massa demi kekuasaan , dan setelah berkuasa  ideologi bisa berubah menjadi Kapitalis dan rakyat ditinggal (spt terjadi didepan mata saat ini ). Sedang Islam pro rakyat diantaranya krn “doktrin” Hadhist diatas.

Konyol nya saat ini banyak umat Islam yang “digiring” oleh orang2 tertentu seperti Luhut BP, Erick T, Dahlan Iskan  agar hanya fokus membasmi Komunis lokal (PKI) . Sementara “oknum” pejabat diatas sibuk bergandeng tangan dengan perusahaan listrik  dari RRC  “merampok” bisnis PLN dari pembangkit, transmisi, distribusi dan ritail hingga mulai tahun 2020 terjadi System MBMS kelistrikan dan DIRJEN Listrik sdh memberi isyarat segera diterapkan “tarip keekonomian ” atau pasar bebas yang secara pengalaman empirik terjadi lonjakan tarip sekitar 6x lipat saat ini !

Pos terkait