Militer Myanmar Tertawa Melihat Indonesia

  • Whatsapp

Penulis: Bambang Sidapaksa

abangijo.com Pada bulan Maret, enam pekan setelah militer di Myanmar melancarkan kudeta yang mengejutkan, komandan militer Indonesia menawarkan berbagi pengalaman dengan Myanmar. Pengalaman terkait bagaimana Jakarta dalam membangun angkatan bersenjata profesional dalam konteks demokrasi.

Namun, tawaran bermaksud baik Panglima TNI Marsekal Adi Tjahjanto tesebut diabaikan. Militer Myanmar yang beberapa dekade lalu mengirim perwira untuk belajar dari Indonesia, tidak menginginkan pelajaran untuk menghadapi transisi dari negara otoriter ke negara demokratis

Belajar Ke Thailand Bukan Indonesia

Setelah kudeta di Thailand, Prayut Chan memperkuat dirinya dalam kekuasaan melalui sistem politik yang diperlengkapi ulang yang memungkinkannya menangkis seruan untuk mundur. Sistem politik ini yang membuat Thailand menjadi apa yang oleh Paul Chambers disebut sebagai “demokrasi semu”.

Yang menarik, Thailand tidak mengkritik kudeta tersebut. Thailand menyebutnya sebagai urusan internal Myanmar, tetapi Indonesia telah dengan tegas mengkritiknya. Indonesia kritik pembunuhan brutal oleh Tatmadaw, sebutan untuk militer Myanmar, dan menyerukan pembebasan Aung San Suu Kyi.

Ada alasan militer mengerahkan kekuatan terjun politik yaitu namun militer, yang sudah menguasai negara di Asia Tenggara itu dalam 60 tahun terakhir, menyebut pemilu November 2020 penuh kecurangan. Baca juga: Mengenal Min Aung Hlaing, Jenderal Senior yang Jadi Pemimpin Sementara Myanmar Mereka mengeklaim menemukan lebih dari 10 juta pelanggaran suara, dan meminta komisi pemilu untuk melakukan pencocokan dengan temuan tersebut.

Militer Yang Tetap Berkuasa

Dalam konstitusi 2008, dijelaskan bahwa militer memegang kekuasaan besar melalui kementerian pertahanan, perbatasan, dan dalam negeri. Segala perubahan dalam kebijakan membutuhkan persetujuan militer, yang menguasai seperempat kursi parlemen. Analis politik Khin Zaw Win berujar, besarnya kekuasaan angkatan bersenjata membuat konstitusi itu sangat tidak populer. Sejak memenangkan pemilu 2015, pemerintahan Aung San Suu Kyi mengupayakan amendemen, namun menelan pil pahit.

Menilik kekuasaan militer dalam politik Myanmar yang diperkuat konstitusi negara, kudeta bukan hal mengejutkan. Demokrasi Myanmar akan terus dirongrong oleh militer yang ingin menguasai pemerintahan. Militer yang menguasai sumber daya ekonomi negara, termasuk kekuatan senjata, dengan mudah menyingkirkan kekuasaan sipil. Oleh karena itu, pengekangan militer untuk terlibat di dalam politik negara menjadi jalan bagi demokrasi untuk bisa berkembang di Myanmar. Namun, bagaimana mengembalikan militer ke barak jika kekuasaannya terlanjur kuat masuk dalam sendi-sendi pemerintahan? Negara lain sepertinya bisa belajar dari Myanmar bahwa tetap menolak fungsi ganda (dwi-fungsi) militer dapat mempertahankan demokrasi.

Pos terkait