Menyusutnya Sawah di Colomadu

  • Whatsapp

Oleh : Darmawan Budi Suseno S.Ag, SH *)

abangijo.com. Dari dulu kala hingga pertengahan tahun 90 an, lahan sawah di wilayah kecamatan Colomadu masih sangat luas bak permadani hijau. Hingga saat musim panen tiba, wilayah Colomadu berubah bak permadani emas, menguning dengan padi siap dipetik. Tetapi saat ini dalam kurun waktu yang sangat cepat, 10-15 tahun, kondisi ini telah berubah dratis. Hampir sebagian besar lahan sawah tersebut beralih fungsi menjadi perumahan.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, luas lahan pertanian di kabupaten Karanganyar pada Tahun 2003 masih seluas 22.868 ha dan senantiasa berkurang tajam tiap tahunnya. Pada tahun 2010 saja menurut BPS lahan itupun masih menyusut lagi menjadi tinggal 22.465,11 Ha saja untuk tanah sawah. Menurut BPS Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2009) luas tanah sawah di kabupaten Karanganyar mengalami penyusutan sekitar 9,8 Ha.

Jika diamati angka yang merosot tajam dari tahun 2003 ke 2010 yaitu terjadi penyusutan 402,89 ha. Menurut hemat penulis kecamatan Colomadu paling terkena imbasnya. Ini kami rasakan justru sejak era remormasi digulirkan yaitu akhir tahun 90 an menjelang tahun 2000. Letak sawah yang menghampar ditepi jalan Adi Sutjipto memang menggiurkan. Otomatis banyak investor berlomba-lomba membeli tanah disana, sebab merupakan jalur strategis dekat dengan bandara maupun pusat keramaian kota (Solo).

Seperti misalnya di tempat tinggal penulis di dusun Sanggir, Desa Paulan, Kecamatan Colomadu , Kabupaten Karanganyar, Jawa tengah. Dusun kami yang berbentuk empat persegi panjang persis, yang terdiri dua kebayanan: Sanggir Utara dan Sanggir selatan. Sebelum tahun 2000 an masih dikelilingi sawah yang hijau di sisi timur, sisi barat, sisi utara maupun sisi selatan dusun. Kini tinggal kenangan. Sejak reformasi, menjelang tahun 2000 an mulailah pembangunan di sisi barat dusun kami sampai dengan menyentuh jalan raya Colomadu-Kartosuro. Meski tidak serta merta, akan tetapi perlahan tapi pasti, kini hampir penuh dengan proyek pembangunan pemukiman.

Setelah sisi barat dusun disikat pengembang, giliran tahun 2010 an kesini, sisi utara desa kami sampai sungai yang berada di Selatan PG colomadu ke Timur mengikuti aliran sungai sampai desa Gajahan. Sudah dapat dipastikan tinggal menunggu waktu, semuanya akan beralih fungsi menjadi perumahan. Bahkan bagian timur laut Dusun Sangir, nampak terlihat bangunan-bangunan besar semacam beteng pribadi (tentu milik orang kaya) berjajar, semacam lomba. Tinggal kini bagian selatan dan sedikit bagian timur dusun, dimana sawah penulis masih tersisa meski hanya setengah pathok. Bagian selatan dusun sejauh ini tidak mungkin akan dialihfungsikan karena merupakan tanah bengkok Desa Paulan, tapi kedepannya wallahualam.

Tanpa penelitian dan perhitungan yang njelimet, dengan pandangan kasat mata saja kondisi ini juga akan kita rasakan hampir seluruh desa di wilayah Kecamatan Colomadu. Tengoklah Gajahan, Malangjiwan, Ngasem, Bolon, Klodran, Blulukan, Gedongan, Gawanan.

Efek negatif dari fenomena ini adalah berkurangnya lahan resapan. Banjir? Mungkin tinggal menunggu waktu saja. Mengapa? Sistem irigasi yang dulu tertata rapi kini mungkin tinggal cerita. Konon karena sistem pengairan di wilayah Colomadu dan sekitarnya dahulu adalah sistem pengairan yang dirancang oleh penjajah Belanda untuk mendukung keberadaan pabrik gula Colomadu, maka pemerintah Belandapun merancangnya sangat bagus dan detail. Sistem pengairan perkebunan tebu itu, sehingga sampai Indonesia merdeka pun sistem pengairan tersebut, baik bendungan, sungai, parit ataupun selokan sekalipun tertata rapi dan dirawat secara kontinyu. Akan tetapi sekarang hampir dipastikan tidak ada yang peduli, karena memang sebagian besar sudah beralih fungsi menjadi saluran buangan rumah tangga. Silakan saja, sesekali amati kali atau sungai besar maupun kecil yang berada di wilayah Colomadu. Kini hampir semuanya mengalami pendangkalan, bahkan penyempitan. Apakah para pengembang peduli ? Tentu tidak. Hal ini diperparah lagi dengan pembuangan sampah keluarga (rumahan) yang  belum tertata.

Jika ingin cerita histori, bagaimana dulu pemerintah Belanda merawat dengan cermat seluruh aliran sungai maupun irigasi teknis, coba tanyakan kepada para sesepuh desa atau pelaku sejarah yang masih hidup. Dahulu air dikelola dan diperhitungkan secara bijak kemana harus mengalir, dari mana masuk dan dari mana keluarnya (paturasannya). Tetapi sekarang, alih-alih merawat, di atas selokanpun sudah banyak yang dicor. Saluran yang sesungguhnya berfungsi menyerap air dikala berlebih,- semacam peturasan desa itu pun- diurug (mungkin tidak hanya diurug, kalau perlu mungkin dibangun perumahan juga hahaha)

Belum lagi dalam skala makro, otomatis fenomena ini akan diikuti merosotnya jumlah produksi padi di negara kita, padahal konon dahulu negeri kita ini adalah swasembada pangan, sang Jawa Dwipa (pulau jawa sebagai produsen padi yang banyak), tetapi kini semuanya jadi terbalik sebagai pengimpor beras terbesar. Woow. !

Lantas siapakah yang harus bertanggung jawab. Pertama, sang pembuat kebijakan. Menurut logika saya, jikapun ada kesalahan, kesalahan tersbesar adalah yang membuat kebijakan. Pemerintahlah yang pertama kali harus bertanggung jawab. Meskipun konon sudah ada regulasi ini dan itu, tentang pengaturan lahan, tentang sabuk hijau dan lain-lain, toh dari bupati satu ke bupati yang  lain sama saja. Masih mengeluarkan izin bagi para developer untuk menguruk sawah.

Kondisi menggelikan justru terjadi dilapangan birokrasi kita, dari pemerintahan di bawah sampai yang paling tinggi. Mereka bukannya melindungi tanah persawahan akan tetapi tanpa sadar mereka justru menjadi “agen of change” (agen perubahan, yaitu agen perubahan sawah menjadi rumah maksudnya, alias makelar ataupun broker).

Kedua, para pengembang. Adalah pemilik modal yang senantiasa “mengiming-imingi” penduduk lokal agar menjual sawahnya untuk dibuat perumahan. Dan memang secara posisi tawar SDMnya masyarakat asli yang nota bene adalah petani, tentu kalah dengan masyarakat pendatang yang cenderung mapan. Kondisi ini kalau dibiarkan, cepat atau lambat kita tak ubahnya cerita orang Betawi yang terpinggirkan dari bumi dan tanah tumpahnya sendiri. Ironis memang.

Masyarakat juga sudah berubah

Ternyata kondisi ini, lambat laun telah menggerogoti mental budaya agraris bangsa kita. Sekarang kesulitan para petani justru semakin bertumpuk. Disamping kondisi alam yang kian menjepit, dengan penyusutan lahan dan sistem irigasinya yang direcoki. Ditambah faktor lain semacam harga pupuk yang semakin mahal, serangan hama tikus dan wereng bertubi-tubi. Menjadi petani sering tidak untung malah terkadang buntung. Entah karena faktor-faktor itu atau tetap saja karena permainan para tengkulak.

Dan ironisnya bagi anak muda zaman sekarang, menjadi petani hampir dipastikan tidak menjadi cita-citanya dalam hidup. Baik petani pemilik lahan, penggarap atau bahkan hanya sekedar buruh. Kondisi ini akan nampak kentara dilapangan, manakala kita sebagai petani sedang menggarap sawah milik kita, kita akan dihadapkan dengan kesulitan mencari tenaga kerja atau buruh tani, dari sejak mengolah tanah, menanam benih, mengambil rumput liarnya, memupuk sampai memanennya, hampir dipastikan para pelakunya sudah berusia senja. Lantas anak mudanaya kemana? Jelas dapat diperkirakan gengsi dengan predikat menjadi petani sawah. Mungkin karena takut hitam atau takut dikatakan ketinggalan zaman, sebagian besar anak muda enggan atau tidak mau melakukan kerja pertanian. Ada idiom yang sudah lama berkembang di masarakat, “ Sama-sama cari duit , daripada harus kotor-kotor dengan lumpur di sawah, mending cari duit di tempat bersih di pabrik ataupun toko, meski cuma jadi buruh.” Disisi lain kita akan mengatakan:“Itulah hukum alam tentang perubahan hidup!”. Jadi kini hilangnya sawah tidak lagi hanya karena menyusutnya lahan akan tetapi gaya hidup bangsa kita ternyata memang sudah sangat berubah.

*) penulis adalah pemilik sawah di dusun Sanggir, Paulan, Colomadu, Karanganyar, menetap dan tinggal di alamat yang sama. Mengajar PKN di Akademi Keuangan Perbankan Widya Buana Semarang.

Tulisannya telah dimuat di berbagai media massa, seperti: Solopos, KR, Koran Merapi, Radar Jogja, Bengawan Pos, Meteor, Trubus, Suara Muhammadiyah, Fadilah, Hadila, Gong, Jurnal Kebudayaan Dewan Kebudayaan Kota Yogkarta.

Pos terkait