Kita Ini Memang Belum “Derajat”nya Merdeka?

  • Whatsapp

Oleh: Ahmad Daryoko
Koordinator INVEST.

Syahdan ada tetangga di lereng Merbabu sana. Saat itu mendapat warisan dari orang tuanya yang kaya berupa tanah tegalan, sawah serta banyak rumah. Tetapi semuanya habis dijual. Dan yang adapun disewakan ke saudagar kota untuk diolah.

Dia hanya mengambil sedikit keuntungan bagi hasil. Juga dari uang sewa. Alasannya, agar para tetangga mendapat pekerjaan dari “investor” kota itu. Sebuah alasan klasik dari seorang pemalas yang tidak mau putar otak mengolah sawah. Cukup dengan puas menjadi broker atas assetnya.

Ada tetangga yang nyeletuk dalam bahasa Jawa, “lee… tak sawang kowe iki mental kere, ora drajad dadi wong sugih”. Artinya, “hai nak kamu ini bermental miskin, tidak bakat jadi orang kaya”. Hobi jual warisan dan males bekerja! Mental makelar yang cukup puas menjadi perantara saja untuk mengelola tanah kekayaannya.

Nah kata kuncinya sesuai judul di atas “ora drajad” itu berarti “tidak kelasnya” atau “tidak bakat”.

Sehingga judul, “Jangan-jangan Kita Ini Belum Derajadnya Merdeka?” itu memiliki arti, kita ini jangan-jangan memang belum siap untuk merdeka? Sesuai sejarah banyak “raja-raja” kecil daerah yang tidak setuju Proklamasi Kemerdekaan. Alasan mereka saat itu sudah nyaman dibawah “ketek” penjajah!

Nah, kalau semuanya kita kembalikan ke fakta yang ada memang demikian adanya. Lihat saja yang paling awal adalah datangnya Freeport Mc Mooran ke Papua berdasarkan UU No 1/1967 tentang PMA. Yang diiringi pula dengan terbitnya PP tentang masuknya Indonesia ke IBRD, ADB, IMF, USAID (Bank dari group “Consensus Washington”) pada akhir 1966 yang semuanya mendorong terbitnya LOI pada 31 Oktober 1997 yang berisi antara lain Privatisasi, Liberalisasi dan Deregulasi.

Disusul kemudian dengan Amandemen Konstitusi. Terbitnya UU No 22/2001 tentang Migas, UU No 20/2002 tentang Ketenagalistrikan, UU No 19/2003 tentang BUMN, UU Minerba, UU Energi dll. Yang intinya berisi penyerahan sumber daya alam, privatisasi BUMN, serta liberalisasi seluruh sektor termasuk sektor strategis seperti listrik dan energi pada umumnya.

Contoh riil di sektor ketenagalistrikan. Tiba-tiba pada 1998 muncul “The White Paper” Kebijakan Restrukturisasi Sektor Ketenagalistrikan yang mirip-mirip dengan alias njiplak “The Power Sector Restructuring Program” (PSRP) nya WB, ADB, IMF. Indikasinya, dalam komunikasi-komunikasi lanjut antara Pemerintah RI dengan ADB dan seterusnya, yang disebut-sebut PSRP bukan “The White Paper”. Dan menurut sejarahnya ini semua akibat konsekuensi logis Letter Of Intent (LOI) yang terbit sebelumnya!

Naskah tersebut isinya memang penjualan/privatisasi PLN. Meskipun UU yang mendasari penjualan asset PLN sudah dibatalkan MK (2004), tetapi seorang Dirut PLN, pada 2010-2011, berani menjual jaringan ritail PLN ke para taipan 9 Naga dalam bentuk Token dan Bulk/ Whole Sale Market! Sedangkan untuk pembangkit-pembangkitnya diserahkan kepada asing-aseng untuk mengelolanya.

Akibat itu semua, sesuai siaran pers Kepala Pusat Kebijakan APBN, bahwa tahun 2020 ini pemerintah terpaksa mengeluarkan subsidi listrik swasta tersebut sebesar Rp 200,8 triliun. Atau 400% subsidi saat masih dikelola PLN! Itupun kalau ada uang.

Pejabat Kemenkeu sudah menyatakan kalau tidak mendapat utangan LN, maka tarip listrik akan dilepas ke mekanisme pasar bebas kelistrikan. Kalau itu terjadi, maka tarip listrik akan naik 500% dari saat ini dan selanjutnya PLN dibubarkan! Jawa – Bali dikelola oleh asing-aseng yang bekerjasama dengan oligarkhi “oknum-oknum” pejabat pemerintah. Dan luar Jawa – Bali diserahkan ke PEMDA!

Pos terkait