Harus Ada Mitigasi Antikorupsi Sebelum Penerapan Sertifikat Tanah Elektronik

  • Whatsapp

Oleh : Supoyo Rahardjo

Kepercayaan rakyat

Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dalam mengelola dana publik digerogoti oleh ulahnya sendiri. Mentri dan pejabat yang diduga maling uang rakyat dan negaralah yang menjadi penyebabnya.

Pertama, kasus maling yang diduga melibatkan Edy Prabowo dkk dari Gerindra di Kementrian KKP. Yang kedua lebih mengiris. Kasus maling uang bantuan sosial untuk rakyat kecil dan miskin. Diduga dilakukan oleh mantan Mensos, Juliari batubara dkk dari PDIP. Publik geram dan tidak habis piker. Maling uang wong cilik itu ndak punya hati!!

Heboh sertipikat tanah elektronik

Dalam situasi seperti itu, Kementrian ATR/BPN bikin heboh. Via akun twitternya, @atr_bpn, mengumumkan akan meluncurkan Sertipikat Hak Atas Tanah Elektronik. 28 Januari kemarin. @atr_bpn menyebut, desainnya lebih sederhana, namun diklaim sangat terjamin keamanannya.

Kolam medsos bergolak. Ringkasnya, kebanyakan netizen meminta agar Kementrian ATR/BPN membereskan dulu database tanah dan persoalan-persoalan tanahnya. Sertifikat aspal, tumpah tindih kepemilikan, dan lain-lain. Hal-hal itu dianggap memuluskan ulah penyerobotan tanah-tanah orang-orang kecil dan tanah ulayat oleh pengembang, pengusaha, perusahaan tambang dan perkebunan sawit. Bahkan oleh pemerintah untuk kepentingan infrastruktur macam jalan tol, bandara, dan lain sebagainya.

Netizen juga meminta Kementrian ATR/BPN untuk meningkatkan dua hal. Pertama integritas aparat. Kembalikan dulu kepercayaan publik terhadap para pejabat pertanahan. Selesaikan dulu soal database dan persoalan tanah yang existing secara transparan dan adil. Yang kedua, tentu soal peningkatkan kapasitas aparat birokrasi pertanahan. Baru publik berani mempercayakan sertifikat kepemilikan tanahnya kepada pemerintah

Hal-hal demikian penting, karena isu tanah sangat sensitif. Lebih sensitif daripada soal eKTP, karena ini soal kepemilikan. Soal skandal E- KTP, pemerintah sudah telanjur dianggap gagal mengurus digitalisasi dan onlinisasi urusan paling dasar kependudukan ini. Failed, amburadul dan penuh korupsi. Bila terjadi pada digitalisasi kepemilikan tanah, apa jadinya? Megaskandal.

Wajib ada asesmen resiko korupsi

Para pegiat antikorupsi tak tinggal diam. Kebijakan besar pasti diikuti dangan anggaran yang besar pula. Tak ingin ada kemalingan besar, mereka memperingatkan Kementrian ATR/BPN. Seperti utas Febri Diasnyah, mantan jubur KPK via @febridiansyah ini.

Sembari mengapresiasi inovasi ini, Febri mengingatkan agar kasus eKTP tidak terjadi. Tuitnya, “Mengubah kertas jadi elektronik itu bagus. Tp belajar dr peristiwa kasus KTP Elektronik, baik dari aspek korupsi, pihak yg bs akses data, kesiapan peralatan, kapasitas & integritas pegawai hingga validitas jauh lebih penting. Bgmana dg rencana sertifikat tanah elektronik?

Dari banyak perkara korupsi terkait kebijakan dan anggaran yg besar, Saya pikir sudah saatnya kita lebih serius menempatkan “asesmen risiko korupsi” sbg hal utama. Dan, diumumkan krn menggunakan dana publik. Agar pencegahan korupsi tdk trjebak slogan dan seremonial semata.”

Saya ckp yakin, ada bbrpa perubahan di BPN ttg pelayanan publik pendaftaran tanah. Tp, jk ingin tahu apakah masih ada korupsi dalam proses pelayanan tsb, dg mudah bs bertanya pada Notaris/PPAT yg berhub dg petugas. Seingat saya @KPK_RI & @OmbudsmanRI137 pernah lakukan kajian tsb.”

Poinnya, sebelum mngambil kebijakan yg berefek besar pd publik dg anggaran sangat besar, maka sgt penting lakukan mitigasi risiko korupsi sejak awal. Proyek E-KTP cukuplah jd pembelajaran. Apalagi Presiden belakangan giat ke daerah dorong proses penerbitan sertifikat, kan? Oh ya, sekalian di momen ini kita ingatkan juga pada @KPK_RI untuk terus memproses kasus korupsi KTP Elektronik. Masih banyak nama politikus dan swasta yang perlu dibaca2 lagi.”

Kasus korupsi E-KTP ini sempurna melibatkan persekongkolan Politikus-Pebisnis & Birokrasi.”

Kepercayaan: kunci keberhasilan digitalisasi sertifikat kepemilikan

Digitalisasi dan onlinisasi memang sangat mendesak dilakukan dalam soal kepemilikan tanah. Namun, program menarik sertifikat analog (yang biasa) setelah dilakukan digitalisasi sangat dipertanyakan publik. Kementrian ATR/BPN menyebutnya ditukar. Tapi bagaimana rakyat bisa percaya bila tidak memegang sertifikat analognya. Seperti kasus eKTP dalam cuitan netizen ini.

Namanya KTPelektronik, tp setiap orang pegang KTP fisiknya. Mustinya berlaku sama dg Sertifikat Elektronik, pemilik sah tanah dan bangunan ttp pegang sertifikat fisiknya.” Begitu isi tuitnya akun @m4s4g03s.

Bahkan ada yang mengusulkan agar digitalisasi sertifikat-sertifikat kepemilikan itu dimulai dari yang lebih kecil-kecil dulu nilainya, seperti BPKB. Jangan terhadap yang besar-besar dan supersensitif seperti tanah ini.

Bila digitalisasi BPKB sukses, akan menjadi cerita sukses. Kepercayaan publik meningkat, siapapun pejabat, mentri, atau presidennya.

Menjadi modal besar bagi digitalisasi dan onlinisasi yang bernilai besar-besar lainnya. Kalau tidak, hanya akan dicurigai sebagai upaya orang besar untuk semakin menguasai Indonesia. Seperti kekhawatiran akun ini.

“Nggak usah sertipikat tanah deh, BPKB dibikin digital dulu, kalau beneran bagus baru deh sertipikat tanah dibikin digital. BPKB digital aja udeh serem denegernya.” tuit @ridwanhr

“cara OLIGARKHI menguasai tanah ini, kala7 sudah digital mereka kuasa penuh di sistem.. ITE pertanahan dan akan bakal banyak muncul sengketa lahan rakyat dan lahan ulayat adat. wong hard copy aja banyak yang bermasalah, apalagi digital. kalo BPKB gaka asyik proyelnya mas..” balas akun lain.

Pos terkait