HRS, “Aku Masih Seperti yang Dulu..”

  • Whatsapp

Oleh : Supoyo Rahardjo

Pada Hari Pahlawan, 10 November 2020, bandara internasional terbesar Indonesia lumpuh. Jadwal keberangkatan dan kedatangan delay, kecuali satu. Bukan karena pemogokan pilot dan kru maskapai. Bukan pula akibat pemogokan karyawan buruh angkasa pura. Kelumpuhan itu semata karena kepulangan Habib Riziq Shihab (HRS) ke Indonesia.

Bacaan Lainnya

Sehari sebelumnya, ratusan ribu penjemput mulai bergerak ke bandara. Menjelang shubuh, semua akses menuju bandara sudah tertutup. Tak bisa bergerak. Kendaraan terpaksa parkir jauh. Habib Novel Alaydrus Solo mengaku sudah berjalan 8 km lebih, dan belum sampai di bandara. Ada yang menyebut puluhan ribu, bahkan ratusan ribu hingga jutaan massa. Saking banyaknya.

Penjemput histeria. Publik seperti tidak percaya. Sebelumnya menkopolhukam memprediksi jumlah penjemput HRS sedikit. HRS disebut Pak Mahfud, bukan orang suci, bukan Imam Khomeini. Massanya kecil.

Pendengung pendukung pemerintah yang sebelumnya bising di media sosial, tiba-tiba senyap. Fenomena penyambutan besar-besaran kepulangan HRS seperti menyetop nafasnya. Media nasional umumnya juga mengalami hal serupa. Berganti dengan hastag-hastag kekagetan atas sambutan kepulangan habib. Media-media luar juga turut memberitakannya.

Berbagai pertanyaan muncul. Kok HRS bisa disambut sedemikian rupa? Kok jumlah penjemputnya sampai menyemut? Kok HRS bisa menjadi sosok sebesar itu? Bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat terhadap HRS saat ini?

Perlakuan Pemerintah Yang Tidak tepat

Tiga tahun lalu, sosok HRS bukan sosok seperti sekarang ini. Kala itu HRS terstigma sebagai anarkhis, radikal, intoleran, preman berjubah, tukang sweeping dan julukan-julukan peyoratif lainnya. Bahkan pada era pemerintahan SBY, HRS pernah ditangkap. Diadili dan dipenjarakan atas kasus kekerasan terhadap jamaah Ahmadiyah. Tapi tidak menimbulkan riak seperti sekarang.

Cerita dimulai saat Ahok kelewatan bicara. Ahok dianggap offside terlalu jauh. Menabrak dinding batas psikologi dan sosiologi agama. Masyarakat bergejolak. Sayangnya pemerintah tak sigap. Terlambat dan cenderung dianggap melindungi.

Sebenarnya terobosan-terobosan penyelesaian adat sedikit banyak bisa dilakukan. Sayang penyelesaian yang sifatnya soft dan persuasif tidak terjadi. Permintaan maaf Ahok dianggap basa-basi. Tidak tulus. Didukung dengan kepongahan pendengung pemerintah yang saat itu sedang menjadi raja-diraja di sosial media.

Penanganan hukum lamban. Penyelesaian hukum berlarut-larut. Masyarakat membanding-bandingkan dengan penanganan kasus-kasus lain. Terutama yang melibatkan kelompok seberang pemerintah. Supremasi hukum jeblok. Gejolak masyarakat berubah menjadi gelombang ketidakpuasan. Butuh saluran dan kanal superjumbo untuk menampungnya.

Disini HRS tampil. Mengkanalisasi gejolak masyarakat. Meraup gelombang air bah ketidakpuasan masyarakat. Narasi kebhinekaan untuk melindungi Ahok, tidak laku. Narasi kasar soal ayat dan mayat, tidak ditanggapi publik. Sadar tidak sadar, sengaja tidak sengaja, rupanya HRS mampu mengelola situasi. Sehingga sukseslah 212. Dengan jutaan massanya. Dengan super damainya, tertib bersihnya dan reuni-reuninya.

Dunia memuji dengan pertunjukan demokrasi terbesar itu. Foto dan video 212 menyebar diputar dimana-mana. Mengagetkan, karena tak menyangka? Bagaimana bisa, sosok sentral dengan karakter komplit anti demokrasi, justru menggelar unjuk rasa super besar dan super damai seperti itu?

Sayang pemerintah tetap teguh dengan memegang kekeh stigma HRS pra insiden 212. Padahal sikap persepsi publik yang sudah bergeser jauh tak serupa. Buktinya video heroik HRS dan FPI dalam peristiwa tsunami Aceh laris manis. Aksi terdepan bantuan kemanusiaan FPI dalam peristiwa-peristiwa banjir, gempa, likuifaksi dan lain-lain mendapat sambutan positif. Hal yang tak pernah terjadi sebelum 212.

Aksi super damai menghapus stigma anarkhis HRS. Foto-foto video pengantin tionghoa nasrani yang dipayungi dan diantar selamat sampai katedral menghapus stigma intoleran HRS. Kalo beneran preman, kok sanggup dan tahan menggelar aksi kemanusiaan setulus itu? Kalo preman sungguhan tidak akan sanggup.

Upaya demoralisasi tetap coba ditembakkan. Dicoba dengan masalah hukum. Percakapan mesum dimunculkan. Aktor-aktor kunci 212 diperiksa, dan lain-lain. Yang terbesar, skandal tidak bisa pulangnya HRS selama 3 tahunan di Saudi Arabia. 

Perlakuan gegabah pemerintah dan sambutan penjemputan fenomenal HRS ini tertangkap jelas dalam tuit Prof Jimly Ashiddiqy. Mantan Ketua MK RI itu mentuit: “Fenomena beliau ini langka. Masalahnya berlarut karena perlakuan kekuasaan yg SALAH, dihadapi dgn ideology & teologi permusuhan & kebencian., bukan kerukunan & mendamaikan. Kata dibungkam kata, lovers dibabat haters, permusuhan meluas, tanpa solusi. Padahal “action” slalu lebih efektif dari retorika.”

HRSnya tetap sosok yang sama. Perlakuan pemerintahlah yang membuatnya menjadi sosok yang berbeda.

Tak Ada Kudeta

Peristiwa  penjemputan HRS sangat fenomenal. Massa datang dari segala penjuru. Sebagian mendatangi bandara, sebagian menunggu di Petamburan, Jakarta.

Lautan manusia itu tentu saja membuat petugas was-was. Sedikit provokasi saja bisa berujung  perusakan, kerusuhan, penjarahan, atau aksi-aksi kriminalitas lainnya. Semua bisa terjadi. Namun bayangan kekhawatiran itu sirna. Karyawan bandara sendiri secara spontan malah terlihat turut menyambut HRS. Melambai-lambaikan tangan sambil merekam video dengan ponselnya. Pihak bandara memang menyebut ada kerusakan, namun tak seberapa. Tawaran ganti rugi ditolaknya.

Spontanitas lautan massa yang tertib ini tentu membingungkan. Bandara sudah lumpuh, tapi tidak ada langkah untuk menguasai. Warning waspada kudeta di media nasional yang didukung dengungan influencer di medsos, melirih. Sekaligus memancing komentar gemes kelompok-kelompok yang selama ini dikenal progresif.

“Berdiri bebal saat didemo UU pelemahan KPK, belagak pilon saat digeruduk soal omnibus law uu cilaka, namun sekali gebrak, gerakan putih lumpuhkan bandara.”

“Bandara wis lumpuh, tinggal sak nyukkan kiiie..”

Semua spekulasi ketakutan Merdeka Utara tak terjadi. Tak ada kerusuhan, tak ada penjarahan. Tak ada langkah kudeta. Sama persis dengan 212. HRS tetap sosok yang sama. Patuh pada ulama. Elit oligarkhi saja yang tak bisa memahami, bahwa kudeta dan aksi anti konstitusi itu haram dalam aswaja.

Pos terkait